Judul Buku   : Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di 
               Indonesia Pasca Orde Baru 
Penulis      : Ian Douglas Wilson
Penerbit     : Marjin Kiri
Cetakan      : Pertama, 2018
Tebal Buku   : 315 halaman 
ISBN         : 978-979-1260-83-1   

MULANYA saya tahu buku ini sewaktu masih mahasiswa, tepatnya di penghujung tahun 2018. Kala itu, penerbit Marjin Kiri mengadakan acara bedah buku di salah satu toko buku yang ramah harga pada pembelinya. Ian Douglas Wilson, penulis buku tersebut datang bersama dengan tim penerbit. Selang beberapa hari sebelumnya buku ini telah launching di Jakarta, kemudian melawat ke Yogyakarta, demikian ujar mas Rony Agustinus dari Marjin Kiri. Di sore yang kemarau, saya berangkat bersama dua orang teman yang belum lama membuat penerbit kecil, dan telah menerbitkan buku tentang kajian kuasa yang serupa dalam konteks media, rencananya buku tersebut akan diberikan pada Ian Wilson, sambil berharap ia mau di potret bersama buku itu untuk kepentingan promosi penerbitan yang baru berdiri.

Beberapa bulan yang lalu, buku Politik Jatah Preman ini sempat dibedah pula oleh sebuah komunitas di Tasikmalaya, namanya Komunitas Kuluwung, kebetulan saya ikut serta di dalamnya. Pertama, adalah usaha membaca karya buku tersebut pada konteks sosial-politik di daerah, terlebih menjelang pilkada serentak waktu itu. Kedua, pada bulan sebelumnya, komunitas mengadakan serial kelas politik, yaitu upaya memberikan pendidikan politik dan usaha melihat realitas sosial kemasyarakatan di lingkungan komunitas itu sendiri.

Buku ini adalah hasil riset seorang antropolog asal Australia bernama Ian Douglas Wilson. Penelitian ini memadukan narasi sejarah, sosiologi politik, dan etnografi. Kurun waktu yang dikerjakan sejak 2006 hingga 2014, menjadi semacam catatan pinggir disamping penelitian pada periode tahun sebelumnya (1999-2001). Ian Douglas telah tinggal di Bandung, menggarap riset doktoral tentang sejarah organisasi dan politik pencak silat. Jika boleh dikata, akan lebih teruraikan, dalam membaca buku ini, lebih dulu kita membaca karya lain, oleh Wijaya Herlambang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965 (terbit pertama kali tahun 2013), diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu Marjin Kiri. Dengan begitu, kita akan melihat bagaimana Orde Baru dan kekerasan non-negara terus terjadi bukan karena negara dengan sengaja melakukan pembiaran, tetapi karena kenyataan bahwa elite-elite politik dan ekonomi mengandalkan kekerasan itu untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri.

Ian Wilson memaknai Istilah “jatah preman” sebagai hubungan di mana kekuatan koersif dan intimidasi dipakai untuk meraih uang, sumber daya, atau dengan dalih menawarkan jasa pengamanan dari ancaman eksternal. Dengan kata lain, sumber dan solusi bagi ancaman itu, ya, dia-dia juga; sang preman tampil sebagai pelindung sekaligus pemeras. Tradisi Weberian, menyebutnya sebagai kekerasan, kekuasaan, dan legitimasi.

Dalam logika negara, hal itu dianggap sebagai balasan dari upeti warga, negara mengklaim sedang melindungi mereka dari ancaman yang sebenarnya imajiner, atau merupakan produk dari praktik-praktik negara itu sendiri.  Dilihat dari dinamikanya, Ian Wilson mengemukakan bahwa jatah preman merupakan bagian dari produk kurun sejarah, dan sebagai tahap pembentukan negara. Dalam pandangan Horkheimer, hal ini disebut sebagai “arketipe dominasi”, yaitu suatu prinsip historis yang akan mewujud bukan karena waktu dan tempat, namun bila sesuai dengan kondisi khusus dari waktu dan tempat tertentu.

Dilihat dari lanskap sejarah sosial-politik Nusantara, kehidupan jatah preman terjadi ketika realitas politik sedang mengalami pertikaian. Pada abad ke-19, seiring dengan menguatnya pemerintah kolonial yang terorganisir secara birokratis, membuat jagoan lokal perlahan-lahan terpinggirkan. Mereka tergusur dari peran tradisional dalam kehidupan modern. Guna mengkonsolidasi kekuasaannya, Belanda mengukuhkan pemerintahan tak langsung yang bersifat paralel, dan dikepalai oleh para pejabat pribumi yang dikenal sebagai bupati dan pangreh praja. Di tingkat desa, semua yang menyerupai monopoli atas kekerasan berada dalam wilayah jago/preman, dengan begitu setiap upaya untuk mengukuhkan “tatanan” mau tak mau harus mengikut-sertakan para preman itu.

Periode Orde Baru, di mana geng-geng preman kian terlembagakan guna pemeliharaan kekuasaan negara, dan pengumupulan pajak. Dalam perekonomian upah rendah Orde Baru, di mana akses kemakmuran kaum miskin kota sangatlah terbatas, premanisme bagi sebagian orang menjadi strategi penghidupan yang rasional untuk mengakses surplus kemakmuran ini melalui setoran liar. Pada periode sebelumnya, tercatat pula pada periode sebelumnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) secara aktif merekrut para jawara/preman ke dalam jajarannya.

Seperti halnya partai-partai politik hari ini, PKI melihat jawara sebagai perantara antara pejabat partai dan penduduk lokal, dan pengaruh mereka terbukti krusial dalam memperoleh dukungan luas di kalangan tani, baik melalui ancaman kekerasan dan kemampuan mengelola pengerahan tenaga kerja. Para pemimpin PKI menyatakan bahwa jawara berkomitmen pada cita-cita kerakyatan, padahal kenyataannya aksi-aksi kriminal terus mereka jalankan.

Salah satu yang paling kentara dari warisan Orde Baru adalah politik identitas, politik belah bambu berimplikasi pada populisme Islam. Hal ini terjadi karena pergeseran ideologi dan simbolisme negara. Simbol-simbol, semakin banyak diambil dari identitas-identitas teritorial yang bersifat komunal dan sub-nasional. Kepentingan predatoris berkelindan dengan klaim-klaim hak dari berbagai kelompok etnis dan komunal, serta agenda-agenda “moral” kebangkitan Islam Politik.

Fenomena tersebut masih bisa kita lihat hingga belakangan tahun yang terjadi; pemilu DKI yang turut memenangkan Anis Baswedan, hingga kepulangan Rizieq Shihab dari Saudi Arabia. Meski sepintas hanya terjadi di Jakarta, namun memiliki pengaruh meluas di kota-kota lain. Kekuasaan yang dilakukan Orde Baru, dan citra-citra keragaman lokal, terseragam dan terporoskan di Jakarta seluruhnya, maka ia berakibat menjadi desentralisasi koersif.

Seorang pemikir budaya bernama Hilman Farid, mengatakan bahwa sejarah Orde Baru adalah sejarah kekerasan. Ia menggambarkannya sebagai mesin raksasa kekerasan negara, meski ambisi totaliter melalui lembaga-lembaga negara tidak sepenuhnya tercapai. Meskipun kekuasaan Orde Baru telah berakhir, format dalam struktur lembaga-lembaga negara itu masih tergunakan dalam konteks sosial yang berubah saat ini.

Maka, di akhir pembahasan buku ini, Ian Wilson berusaha mensintesakan atas kajian mendalamnya terkait ormas dan negara, bahwa tantangan dan solusi terkuat untuk menghadapi para milisi dan preman populis serta patron-patronnya, adalah kekuatan-kekuatan sosial kontra-hegemoni, yaitu bentuk-bentuk pengorganisasian akar-rumput, salah satunya komunitas lokal terpelajar. Karenanya, mereka terhubung langsung pada basis-basis sosial-budaya dan ekonomi, sebagai bagian langsung dari dirinya.

Premanisme akan tergerus dengan munculnya komunitas-komunitas lokal, yang mampu berbicara dan menembus langsung pada jantung permasalahan, kebutuhan warga masyarakat, dan kaum mustadl’afin pada akses layanan publik; yaitu pendidikan, jaminan sosial, layanan kesehatan, ruang-ruang kreatif, lingkungan hidup konflik agraria, hingga pemberantasan korupsi oleh abdi negara dan para elite, yang telah melumpuhkan negara untuk menghadirkan semua itu secara efektif.





===================
Mohammad Hagie menyelesaikan studi di ilmu sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, sedang menekuni dunia antropologi dan kesusastraan. Bergegiat di Komunitas Kuluwung, dan bekerja penuh waktu di Langgar.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here