Penerbitan Antologi Puisi Menolak Korupsi 9
GAGASAN:
Bukan cuma setia Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika, ke depan kita butuh presiden yang tak sekadar membabar janji, menebar angin surga, ujungnya berkuasa demi pribadi dan golongan semata. Terlebih jika kita sepakat berkemas menuju “Indonesia Emas” di 100 tahun umur kemerdekaan.
Meski, bonus demografi (70% warga usia produktif) itu tak adil bila hanya digadang sebagai potensi menguntungkan. Ia juga mesti disikapi sebagai tantangan yang butuh pengelolaan matang, tentang bagaimana negara dengan 17 ribu pulau serta ragam sosial, ekonomi, dan budaya ditata untuk kemaslahatan bersama. Bagaimana semua potensi dan tantangan diramu sebagai pemersatu, bukan malah ancaman, malih kuman desintegrasi menghancurkan.
Bayangan salah urus bonus bakal jadi nyata, manakala pemimpin kita gagal membekali generasi masa depan dengan kecerdasan yang produktif dan inovatif, gagal membekali mereka dengan sikap antikorupsi yang menuntun relasi sosialnya berdasar perdamaian nan transparan, gagal mencipta peradaban unggul penjamin kewarasan jiwa raga mereka dalam interaksi nir manipulasi dengan alam dan kehidupan. Gambaran kegagalan mempertahankan keberagaman dan keluasan negara sebagai bingkai persatuan bisa mengemuka, manakala sang pemimpin urung mencipta keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.
Demi keutuhan bangsa, kita butuh presiden antikorupsi, pemimpin yang antimanipulasi. Bukan hanya presiden yang mau berpihak kepada antikorupsi, tapi pemimpin yang mampu bertindak antikorupsi! Bukan hanya presiden yang berkomitmen antimanipulasi, tapi pemimpin yang berperilaku antimanipulasi! Bukan hanya presiden yang bersikap anti, tapi pemimpin yang berwatak muak kepada korupsi! Bukan hanya presiden yang bisa teriak menolak, tapi pemimpin yang kuasa terang-terangan melawan korupsi!
Demi menjaga marwah negara di tengah kondisi global yang tak baik-baik saja, di dalam pusaran krisis ekonomi, pangan, kesehatan, dan perdamaian dunia, kita butuh presiden yang mencintai transparansi. Bukan yang demen selintutan menutupi laku korupsi, manipulasi, dan nepotisme yang mengkorusi daya tahan serta kemandirian negeri!
TEKNIS:
1. Penerbitan Antologi PMK (Puisi Menolak Korupsi) 9; “Mencari Presiden Antikorupsi” bersifat independen, nirlaba berdasar kemandirian yang menjunjung asas kebersamaan.
2. Penerbitan ini merupakan kelanjutan dari program penerbitan antologi puisi oleh Gerakan PMK, mengakomodir puisi karya para penyair Indonesia dengan beragam latar belakang, usia, dan gaya puitika.
3. Puisi merupakan karya asli (bukan saduran, bukan jiplakan) bertema “Mencari Presiden Antikorupsi” atau tafsir atas gagasan tersebut.
4. Untuk menjaga ketepatan tematik dan kualitas puitik agar penerbitan ini layak menjadi buku kumpulan karya sastra, seluruh puisi akan diseleksi oleh Tim Kurator PMK.
5. Biaya penerbitan/percetakan didukung oleh para penyair yang karyanya lolos seleksi.
6. Selain mengirim puisi, penyair yang karyanya lolos seleksi berkewajiban melakukan iuran biaya penerbitan/percetakan minimal Rp. 100.000.
7. Iuran tersebut akan dikembalikan kepada para penyair dalam wujud buku Antologi PMK 9; “Mencari Presiden Antikorupsi” yang jumlahnya sebanding dengan iuran.
8. Seluruh proses penerbitan diinformasikan melalui Grup Facebook PUISI MENOLAK KORUPSI, Grup WA PMK 9, dan Akun Facebook Sosiawan Leak.
9. Naskah puisi maksimal 5 judul (diketik dalam Ms. Word, A4, Times New Roman, spasi 1) disertai biodata 10 baris, alamat, nomor HP, akun email dan medsos serta foto wajah diemail sebagai lampiran ke: sosiawan.leak@yahoo.com
10. Deadline pengiriman puisi 31 Agustus 2023, pengumuman hasil seleksi 15 September 2023.
Satu hati tolak korupsi!
Solo, 20 Juli 2023
